Gedung Putih Percaya Amanat Vaksin Bisa Disepakati Oleh Pengadilan AS

Gedung Putih pada Minggu (7/11) menjelaskan percaya pengadilan akan menyepakati amanat Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkenaan kewajiban vaksinasi COVID-19 yang perlu dilaksanakan oleh bisnis-bisnis yang mempunyai 100 karyawan ataupun lebih pada beberapa pegawainya.

Amanat itu berlakukan bila tidak mau divaksinasi, pegawai harus jalani test COVID-19 dengan teratur, begitu diambil dari situs VOA Indonesia, Selasa (8/11/2021).

Kepala Staff Gedung Putih Ron Klain menjelaskan dalam program "Meet the Press" di stasiun tv NBC.

"Saya cukup percaya jika saat permasalahan ini ditetapkan seutuhnya, tidak cuma perintah sementara, legalitas syarat ini akan ditegakkan."

Klain menyebutkan perintah vaksinasi Biden, yang Judi Slot berpengaruh pada 84 juta karyawan di bidang swasta dan akan mulainya berlaku 4 Januari kedepan, sebagai "hal lumrah" untuk menolong akhiri wabah COVID-19 di AS.

Amanat Vaksin di Sektor Lain

Ia menjelaskan jika Tubuh Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) "dapat memberitahu beberapa orang untuk kenakan helm perlindungan pada tempat kerja, waspada berbahan kimia, karena itu kita dapat mengaplikasikan beberapa langkah simpel ini untuk jaga keselamatan karyawan kita."

Mahkamah Agung AS bulan kemarin menyepakati amanat vaksin mencakup beberapa karyawan service kesehatan di negara sisi Maine, tetapi tetap belum menimbang pemerlakukan amanat itu secara nasional.

Seperti perintah Joe Biden yang berpengaruh pada bisnis-bisnis swasta atau perintahnya yang mengharuskan empat juta karyawan dan kontraktor federasi untuk divaksinasi saat sebelum 22 November.